Andi Rachmanto, S.H
Infokotabatu.com Kota Batu ; Polemik dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kembali menjadi perhatian.
Kuasa hukum pihak pengadu menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari instansi terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Andi Rachmanto, S.H., tim kuasa hukum Nganti Resmi Kharisma dari Maha Patih Law Office, pada Minggu (8/11/2026).
Pihaknya menilai, persoalan pengolahan limbah biogas yang dikelola oleh salah satu warga Desa Tlekung ( J ) tidak semestinya hanya dipandang sebagai perselisihan antar warga. Pasalnya, aktivitas tersebut diduga menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat serta aliran limbah yang dikeluhkan mengganggu lingkungan permukiman.
Kuasa hukum pengadu menyebut, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah, termasuk persoalan perizinan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Meski demikian, kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.
Kuasa Hukum Minta DLH Tidak Berhenti Pada Sidak
Andi Rachmanto, S.H., menegaskan bahwa dugaan pencemaran lingkungan harus ditangani secara objektif dan menyeluruh. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap aktivitas pengolahan limbah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Ia mengingatkan agar inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pemerintah tidak hanya menjadi kegiatan formalitas atau sebatas dokumentasi administratif.
Menurut Andi, pemeriksaan lapangan seharusnya dilanjutkan dengan evaluasi teknis, identifikasi potensi pelanggaran, pemeriksaan sistem pengelolaan limbah, hingga penentuan langkah penanganan yang jelas.
"Perkara ini bukan sekadar persoalan warga atau tetangga yang merasa terganggu karena bau maupun aliran limbah. Lebih dari itu, terdapat dugaan pencemaran lingkungan yang harus dilihat secara objektif melalui kewenangan pengawasan dan pembinaan Dinas Lingkungan Hidup," tegasnya.
Perdamaian Warga Tidak Menghapus Kewajiban Pengawasan
Dalam perkembangan persoalan tersebut, pihak pengadu dan pihak yang diadukan diketahui telah mencapai kesepakatan perdamaian.
Namun, menurut kuasa hukum pengadu, kesepakatan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memastikan kegiatan pengolahan limbah berjalan sesuai ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Andi menjelaskan, dugaan pelanggaran lingkungan memiliki dimensi kepentingan publik. Karena itu, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, instansi terkait tetap perlu melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Ia juga menegaskan bahwa perdamaian antarpara pihak tidak otomatis meniadakan kebutuhan pengawasan maupun evaluasi terhadap aktivitas pengolahan limbah tersebut.
Sejumlah Regulasi Menjadi Dasar Evaluasi
Pihak kuasa hukum menyebut sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan dalam pemeriksaan persoalan tersebut, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan untuk mengevaluasi kewajiban pengelolaan lingkungan, termasuk persetujuan lingkungan dan standar pengolahan limbah berdasarkan karakteristik serta skala kegiatan.
Kendati demikian, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Bakal Laporkan ke DLH Provinsi, Kementerian LH dan Ombudsman RI
Sebagai langkah lanjutan, Andi Rachmanto menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut agar memperoleh kepastian penanganan.
Apabila DLH Kota Batu dinilai tidak menunjukkan langkah konkret, pihaknya berencana menyampaikan pengaduan kepada DLH Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman Republik Indonesia, serta Inspektorat sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
"Apabila DLH Kota Batu terus abai dan tidak menunjukkan langkah konkret, kami akan tetap mengawal persoalan ini melalui koordinasi dan penyampaian pengaduan kepada DLH Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI, termasuk menempuh mekanisme pengaduan kepada Inspektorat sesuai kewenangannya," tegas Andi.
Menurutnya, tujuan pengawalan tersebut bukan semata-mata mencari pihak yang bersalah, melainkan memastikan aktivitas pengolahan limbah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Berawal dari Keluhan Bau Limbah yang Menyengat
Sebagai informasi, polemik ini berawal dari keluhan masyarakat terhadap aktivitas pengolahan kotoran sapi menjadi biogas yang diduga menghasilkan bau busuk menyengat setiap hari.
Selain mengganggu kenyamanan warga, bau tersebut menurut pihak pengadu juga dikeluhkan berdampak pada aktivitas dan kondisi lingkungan permukiman.
